Dorongan legislatif Korea Selatan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas penerapan darurat militer yang berumur pendek gagal pada hari Sabtu setelah sebagian besar anggota parlemen dari partai konservatif yang memerintah memboikot pemungutan suara tersebut.
Kekalahan mosi tersebut diperkirakan akan meningkatkan protes publik yang menyerukan pemecatan Yoon dan memperdalam kekacauan politik di Korea Selatan, dengan survei menunjukkan mayoritas warga Korea Selatan mendukung pemakzulan presiden tersebut.
Deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon menuai kritik dari partai konservatif yang berkuasa, namun partai tersebut juga bertekad untuk menentang pemakzulan Yoon karena khawatir kehilangan kursi kepresidenan di tangan kaum liberal.
Pemakzulan Yoon memerlukan dukungan dari dua pertiga anggota Majelis Nasional, atau 200 dari 300 anggotanya. Partai oposisi yang mengajukan mosi pemakzulan memperoleh 192 kursi, namun hanya tiga anggota parlemen dari PPP yang berpartisipasi dalam pemungutan suara tersebut. Permohonan tersebut dibatalkan tanpa penghitungan suara karena jumlah suara tidak mencapai 200.
Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik menyebut hasil tersebut “sangat disesalkan” dan merupakan momen memalukan bagi demokrasi negara yang diawasi ketat oleh dunia.
“Kegagalan untuk mengadakan pemungutan suara yang memenuhi syarat mengenai masalah ini berarti kami bahkan tidak dapat menjalankan prosedur demokratis dalam memutuskan suatu masalah nasional yang penting,” katanya.
