Presiden Korea Selatan membela keputusan darurat militernya sebagai sebuah tindakan pemerintahan dan membantah tuduhan pemberontakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, menunjukkan bahwa ia tidak berniat untuk mengundurkan diri dan menolak upaya pemakzulan dan penyelidikan terhadap langkah yang diambil minggu lalu.
Pernyataan Yoon Suk Yeol yang disiarkan televisi pada hari Kamis terjadi beberapa jam sebelum oposisi liberal utama, Partai Demokrat, mengajukan mosi pemakzulan baru terhadap Yoon. Partai oposisi berencana untuk mengajukan mosi tersebut pada pemungutan suara pada hari Sabtu ini.
Upaya sebelumnya untuk memakzulkan Yoon gagal pada Sabtu lalu, karena anggota parlemen dari partai berkuasa memboikot pemungutan suara di Majelis Nasional.
Keputusan darurat militer yang dikeluarkan Yoon pada tanggal 3 Desember telah menimbulkan kekacauan politik dan protes yang menyerukan pemecatannya.
“Saya akan berjuang sampai akhir, untuk mencegah kekuatan dan kelompok kriminal yang bertanggung jawab melumpuhkan pemerintah negara dan mengganggu tatanan konstitusional negara agar tidak mengancam masa depan Republik Korea,” kata Yoon.
Yoon mengatakan pemberlakuan darurat militer dimaksudkan untuk mempertahankan demokrasi liberal dan tatanan konstitusional di wilayah tersebut dalam menghadapi partai oposisi liberal, yang menurutnya mengancam konstitusi.
Keputusan tersebut merupakan tindakan pemerintahan yang tidak dapat diselidiki, katanya, dan tidak berarti pemberontakan.
