Partai oposisi utama Korea Selatan mengatakan mereka akan mengajukan rancangan undang-undang untuk memakzulkan penjabat presiden Han Duck-soo pada hari Kamis dan mengadakan pemungutan suara pada hari Jumat, sebuah langkah yang dapat memperparah krisis konstitusional negara tersebut yang dipicu oleh darurat militer yang berumur pendek.
Partai oposisi, Partai Demokrat, mengancam akan memakzulkan Han jika ia tidak segera menunjuk tiga hakim untuk mengisi kekosongan di Mahkamah Konstitusi. Parlemen memberikan suara mendukung tiga calon pada hari Kamis, namun mereka belum secara resmi ditunjuk oleh Han.
Pengadilan sedang mengadili pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol atas deklarasi darurat militer pada 3 Desember.
“Sudah jelas bahwa perdana menteri dan penjabat presiden Han Duck-soo tidak memiliki kualifikasi atau keinginan untuk menjaga Konstitusi,” kata pemimpin Partai Demokrat Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan.
Mosi tersebut diajukan ke parlemen pada hari Kamis dan harus dilakukan pemungutan suara dalam waktu 24 hingga 72 jam. Laporan tersebut mengutip serangkaian tindakan yang dilakukan Han sebagai dasar pemakzulannya, termasuk hak vetonya terhadap rancangan undang-undang jaksa khusus untuk menyelidiki dugaan kesalahan yang dilakukan oleh ibu negara.
Jika Han dimakzulkan, menteri keuangan akan mengambil alih jabatan presiden. Partai Demokrat mempunyai kendali mayoritas di parlemen, namun ada perselisihan antara partai-partai tersebut dan beberapa konstitusi…
