Penegakan Hukum Tak Boleh Tebang Pilih

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto disebut telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Video tersebut dibuat bukan untuk resolusi tetapi sebagai bagian dari pengingat bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih.

Nggak, kita akan bicara soal pemberantasan korupsi, itu harus konsisten, kata Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli dalam program Interupsi bertajuk “Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang disiarkan iNews TV, Kamis (26/12/2024) malam.

Guntur menegaskan, penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Menurutnya, proses penegakan hukum tidak boleh tajam bagi PDIP, melainkan terhadap seluruh kasus yang menyeret elite lain.

Ia kemudian menyinggung sikap KPK yang meralat dua tersangka kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia. Ia memasukkan otak yang mengontrol lembaga antirasuah tersebut.

“KPK baru menggeledah Kantor BI dan tetapkan 2 tersangka, kemudian tiba-tiba diralat. Pertanyaannya adalah siapa yang meremote KPK? Kok bisa yang namanya tersangka itu diralat?” kata Guntur.

“Kemudian kasus-kasus korupsi yang lain, yang sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, misalnya kasus tambang yang disebut Blok Medan, kemudian kasus jet pribadi di situ bernilai triliunan, miliaran, tetapi tak pernah beredar, tak pernah muncul ke publik,” kata Guntur.

Sebelumnya, Guntur menyebut…