Partai-partai oposisi Korea Selatan pada hari Rabu mengajukan mosi untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol, yang menghadapi tekanan untuk meninggalkan kantor beberapa jam setelah ia mengakhiri darurat militer yang berumur pendek yang mendorong pasukan untuk mengepung parlemen sebelum anggota parlemen memilih untuk mencabutnya.
Untuk memakzulkan Yoon, diperlukan dukungan dua pertiga anggota parlemen dan dukungan setidaknya enam hakim Mahkamah Konstitusi. Usulan tersebut, yang diajukan bersama oleh oposisi utama Partai Demokrat dan lima partai oposisi kecil, dapat dilakukan pemungutan suara paling cepat pada hari Jumat.
Penasihat kebijakan senior Yoon dan Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun menawarkan diri untuk mengundurkan diri, karena negara tersebut kesulitan memahami apa yang tampaknya merupakan tindakan yang tidak dipikirkan dengan matang.
Di ibu kota, turis dan penduduk berjalan-jalan, lalu lintas dan konstruksi terdengar, dan selain kerumunan polisi yang memegang perisai, pagi di bulan Desember tampak cerah dan dingin seperti biasanya.
Pada Selasa malam, Yoon tiba-tiba memberlakukan darurat militer, dan bersumpah untuk menghilangkan kekuatan “anti-negara” setelah ia berjuang untuk memajukan agendanya di parlemen yang didominasi oposisi. Namun darurat militer yang diberlakukannya hanya berlaku sekitar enam jam, ketika Majelis Nasional memilih untuk mengesampingkan presiden. Deklarasi tersebut secara resmi dicabut sekitar pukul 4:30 pagi saat rapat Kabinet.
