memuat…

tisi Masyarakat Jakarta Antikorupsi menggelar aksi demonstrasi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/11/2024). Foto/Istimewa

JAKARTA – Petisi Masyarakat Jakarta Antikorupsi menggelar aksi demonstrasi di Gedung Merah Putih KPK Jumat (8/11/2024). Aksi tersebut menuntut KPK memberikan klarifikasi terhadap kasus dugaan korupsi e-KTP dan pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten.

Ketua Petisi Masyarakat Jakarta Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua kasus tersebut menyeret nama calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. “Kami meminta kepada KPK untuk bisa memberikan kepastian hukum terhadap kasus skandal dugaan kasus yang melibatkan Pramono Anung dalam kasus skandal e-KTP,” kata Hasan di Gedung Merah Putih KPK.

“Selain itu, kasus pengadaan proyek alat kesehatan di Provinsi Banten,” sambungnya.

Hasan menyebutkan, dugaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Banten diduga tertundanya nama Rano Karno. Terkait permintaan kejelasan dua kasus tersebut, Hasan menyatakan telah menyampaikan surat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024.

“Jangan biarkan masalah Pramono Anung dan Rano Karno itu tidak ada kepastian hukum yang pada akhirnya bisa menimbulkan spekulasi yang tidak jelas di ruang publik,” ujarnya.

Terpisah, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan dua sosok tersebut merupakan pihak yang bersih dari…

Tautan sumber

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini