Appdesa Sebut Demo Bayaran Buruk untuk Program Ekonomi Presiden Prabowo

JAKARTA – Di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi 8% dengan mendorong sejumlah investasi melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ada wakil rakyat yang dinilai tidak mendukung.

Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (Appdesa) sudah mendeteksi adanya ketidakharmonisan antara kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan anggota partai yang dikumpulkan di sejumlah daerah, seperti di Kabupaten Bogor.

“Kami sudah mengendus ini. Bagaimana mungkin ada peserta kemitraan justru berpihak pada kegiatan yang berdampak buruk pada iklim investasi di tanah air. Apalagi kalau benar sampai ada penggalangan massa berbayar”, kata Koordinator Nasional Appdesa, Rifaldi Utama.

Rifaldi menyayangkan adanya informasi yang tersebar terkait kehadiran anggota partai dalam aksi masyarakat, yang dapat merusak iklim investasi di tanah air, khususnya di kawasan ekonomi khusus sebagai lokomotif pendorong pertumbuhan ekonomi.

Aksi yang dimaksud Rifaldi adalah rangkaian aksi dan pertemuan terkait Danau Lido di Bogor, Jawa Barat. Aksi tersebut justru dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor, salah satunya Edwin Sumarga dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Edwin menilai mengabaikan fungsinya sebagai wakil rakyat untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat, karena sebagai politikus sekaligus…