“Tidak setuju, yang sekarang sudah berlebih. Lebih baik anggara itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Perekonomian sedang tidak baik, seharusnya urus rakyat bukan (mantan) presiden,” ujar Agus saat dihubungi

Hal senada juga disampaikan oleh Manajer Penelitian dan Pengetahuan lembaga penelitian dan advokasi kebijakan, The PRAKARSA, Eka Afrina Djamhari. Eka menilai pembahasan wacana penambahan fasilitas mantan Presiden dan Wapres tersebut bahkan kurang tepat, mengingat kondisi perekonomian yang sulit tengah dihadapi masyarakat saat ini.

Belum lagi tunjangan yang diatur untuk presiden sebetulnya sudah sangat mewah, sedangkan di sisi lain saat ini jaminan pensiun bagi pekerja kelas bawah…